DPRD SUMUT Jangan Lupakan Rakyat Sipituhuta Humbahas

Permasalahan Tanah diIndonesia umumnya dan diSumut Khususnya, akan selalu menjadi Problem utama ditengah Masyarakat, sepanjang Per UU an yang ada mengatur masalah tanah dibuat tanpa melihat latar belakang sejarah, adat dan Budaya yang ada ditengah -tengah masyarakat, termasuk Hutan Lindung, Hutan register terutama HTI (Hutan Tanaman Industri) yang merupakan Areal Hutan yang diberikan pemerintah kepada Para Pengusaha (yang beruntung) tanpa adanya koordinasi dengan rakyat sekitar(yang bernasib buntung) disekitarnnya sehingga kepentingannya yang paling mendasar (untuk hidup) terabaikan dimata Pejabat (yang mengeluarkan Peraturan Per UU an)tersebut. Demikian juga halnya dengan kejadian yang ada sekarang di Desa Sipituhuta Humbahas, yang kini sedang berjuang dengan kesehajaannya yang sangat terbatas, mereka dengan cara mereka sendiri yang sangat sederhana dan hanya bermodalkan semangat atas keyakinan atas sebuah kebenaran untuk Keadilan, memperjuangkan Tanah warisan Leluhur yang sejak ratusan tahun lalu sudah diusahai secara turun temurun, teramcam diambil alih secara paksa oleh Perusahaan besar yang bernama PT TPL (PT Toba Pulp Lestari), dengan dalih Areal Konsesi HTI yang diberikan oleh Pemerintah keperusahaan tersebut. Permasalahan ini telah mengakibatkan kondisi mencekam di tengah Masyarakat Desa Sipituhuta ( berita beberapa Mas Media terbitan Daerah), waraga masyarakat desa sipituhuta telah mencoba mengisolasi Desanya dengan fihak luar dengan mengadakan ronda, dan sebaliknya pihak POLRES Humbahas telah menerbitkan surat panggilan untuk 8 (delapan) orang warga Desa untuk dimintai keterangannya sebagai saksi di Mapolres Humbahas, dan panggilan tersebut sampai hari Kamis belum dipenuhi, dengan alasan yang tidak jelas. Keadaan ini sebetulnya harus mendapat perhatian lebih dari Para Anggota DPRD Sumut terutama yang berasal dari Dapem (daerah Pemilihan) VIII Sumut, untuk dapat mempasilitasi komunikasi antara rakyat dengan POLRI (POLDASU dan POLRES Humbahas) demikian juga antara rakyat dengan PT TPL yang timingnya sangat tepat dimasa Reses sekarang, sekaligus untuk mencari sulusi atas permasalahan yang ada. Janganlah seperti yang sering kita lihat dan baca dikoran beberapa waktu yang lalu, beberapa Anggota DPRD Sumut mengadakan KUNKER ke lokasi Pabrik PT TPL yang kemudian sewaktu mau meninggalkan lokasi pabrik (pulang) mengadakan Konfrensi Press dihadapan puluhan wartawan ( yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh fihak perusahaan) dengan mengluarkan beberapa pernyataan atas nama DPRDSU yang pada pokoknya memuji-muji perusahaan yang memproduksi PULP tersebut, yang ramah lingkunganlah, yang sangat membantu pemerintahlah menghasilkan defisa, dll . Tapi sekarang disaat rakyat berhadapan dengan PT TPL para Anggota DPRD SU semuanya tidak peduli. semuanya tiarap seolah-olah warga Desa sipituhuta tersebut bukan rakyat sumatera utara yang diwakilinya, dimana sekarang keberadaan dari SDr Palar nainggolan, Budiman Nadapdap, Aduhot Simamora, Rooslinda Marpaung dan banyak lagi yang terpilih dari dapem VIII, apakah tidak ada waktu untuk menjambangi rakyat Desa sipituhuta Humbahas yang sedang menangis meratapi nasibnya sekarang ? Kuketuk Pintu hati nurani kalian, sisihkanlah sedikit waktu kalian para wakil rakyat itu (DPRDSU) untuk melihat dan mendengar ratapan mereka. Semoga